Warga Indonesia yang memasuki usia 17 tahun nantinya tidak hanya mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetapi juga dipersiapkan otomatis memiliki rekening bank. Rencana tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas inklusi keuangan, dengan BRI dan BSI disiapkan sebagai bank pelaksana.
indonesiancore – Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru yang memungkinkan warga usia 17 tahun otomatis memiliki rekening bank bersamaan dengan penerbitan KTP. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan mekanisme pembukaan rekening akan menggunakan basis Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar semakin banyak masyarakat masuk ke sistem keuangan formal.
Dua bank pelat merah yang dipersiapkan adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyebut BRI dipersiapkan untuk pembukaan rekening secara nasional, sedangkan di Aceh akan menggunakan BSI. Namun, mekanisme teknis dan waktu implementasi program tersebut masih dirancang pemerintah bersama pihak terkait.
Rencana tersebut bermula dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 7 September 2026. Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas kepemilikan rekening masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan nasional. Presiden kemudian memberikan arahan agar masyarakat Indonesia mempunyai rekening perbankan.
Airlangga menjelaskan pemerintah ingin mengintegrasikan penerbitan identitas kependudukan dengan akses terhadap layanan keuangan. Saat seseorang mencapai usia 17 tahun dan memperoleh KTP, pemerintah ingin pada saat yang sama tersedia nomor rekening untuk warga tersebut. Basically, KTP dan akses awal terhadap perbankan ingin dibuat semakin terintegrasi.
Namun, masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan ini masih berupa rencana yang sedang dipersiapkan. Pemerintah belum mengumumkan tanggal resmi kapan seluruh warga yang genap berusia 17 tahun otomatis mendapatkan rekening. Detail teknis pembukaan, aktivasi, hingga sumber saldo awal juga masih dalam proses finalisasi.
BRI dan BSI Dipersiapkan Jadi Bank Pelaksana
Pemerintah menunjuk BRI dan BSI karena keduanya merupakan bank dalam ekosistem Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara dengan jaringan layanan ritel. Airlangga mengatakan kedua bank tersebut akan menyiapkan aplikasi digital untuk mendukung pembukaan rekening massal. NIK akan menjadi basis utama untuk menghubungkan identitas masyarakat dengan rekening.
BRI sendiri sudah menyatakan kesiapan mendukung arahan Presiden Prabowo. Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan perluasan kepemilikan rekening bukan sekadar soal membuka akun bank baru, tetapi juga membawa lebih banyak masyarakat masuk ke ekosistem keuangan formal. Dengan begitu, masyarakat diharapkan mendapatkan akses lebih luas terhadap berbagai layanan finansial.
Sementara itu, Rosan Roeslani mengatakan manajemen BRI dan BSI sudah melakukan koordinasi. Menurut skema yang sedang disiapkan, pembukaan rekening di seluruh Indonesia akan mengandalkan BRI, sementara khusus Aceh dapat menggunakan BSI. Pemerintah ingin proses tersebut dapat direalisasikan secepat mungkin setelah seluruh mekanismenya siap.
Rosan secara khusus menyebut pembukaan rekening untuk masyarakat Aceh akan menggunakan layanan BSI. Sementara untuk wilayah Indonesia lainnya, jaringan BRI akan menjadi backbone utama pembukaan rekening. Pembagian tersebut disampaikan setelah Danantara dan manajemen kedua bank melakukan koordinasi terkait implementasi program.
BSI merupakan bank yang menjalankan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kehadirannya di Aceh particularly relevant dengan sistem perbankan syariah yang berlaku di provinsi tersebut. Pemerintah therefore menyiapkan pendekatan yang disesuaikan dengan ekosistem perbankan di masing-masing wilayah.
Meski demikian, detail mengenai apakah masyarakat nantinya dapat memilih sendiri antara BRI atau BSI belum dijelaskan secara final. Informasi terbaru yang tersedia baru menyebut BRI dipersiapkan secara nasional dan BSI untuk Aceh. Karena mekanismenya masih dirancang, skema tersebut masih potentially mengalami penyesuaian.
Rekening Akan Berbasis NIK
Salah satu aspek paling important dalam rencana tersebut adalah penggunaan NIK sebagai basis pembukaan rekening. Pemerintah akan memanfaatkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Data tersebut nantinya dipadankan dengan sistem yang dimiliki Bank Indonesia.
Integrasi ini memungkinkan pemerintah mengetahui masyarakat yang sudah maupun belum mempunyai akses rekening perbankan. Pemerintah kemudian dapat menyiapkan rekening bagi warga yang belum terhubung dengan sistem keuangan formal. Approach tersebut juga diharapkan mengurangi kebutuhan pengisian data berulang kali.
Airlangga mengatakan targetnya adalah ketika warga mencapai usia 17 tahun, mereka memperoleh KTP sekaligus nomor rekening. Artinya, momentum penerbitan identitas kependudukan menjadi entry point untuk masuk ke sistem keuangan formal. Jika terealisasi, generasi muda potentially sudah memiliki akses perbankan sejak pertama kali memperoleh KTP.
Rekening Direncanakan Dapat Saldo Awal Rp50.000
Selain rekening, pemerintah juga membahas pemberian saldo awal. Airlangga menyebut nominal yang dipersiapkan sebesar Rp50.000 untuk setiap rekening baru. Saldo tersebut direncanakan menjadi initial balance ketika masyarakat pertama kali mendapatkan rekening.
Airlangga juga mengatakan saldo Rp50.000 tersebut dapat ditarik oleh pemilik rekening. Dengan demikian, dana itu tidak dirancang sebagai saldo mengendap permanen yang tidak bisa digunakan. Pemerintah juga ingin saldo rekening tidak terus berkurang akibat biaya administrasi.
Namun, Rosan Roeslani pada 9 September menegaskan mekanisme saldo awal dan sumber pendanaannya masih disusun. Karena itu, angka Rp50.000 sebaiknya dipahami sebagai skema yang sedang dipersiapkan pemerintah, bukan fasilitas yang sudah dapat diklaim masyarakat saat ini. Detail final tetap perlu menunggu aturan resmi.
Pemerintah Perkirakan Butuh Sekitar Rp11 Triliun
Airlangga menyebut jumlah penduduk Indonesia berusia 17 tahun ke atas berada di kisaran 200 juta orang. Jika setiap rekening diberikan saldo awal sekitar Rp50.000, pemerintah memperkirakan kebutuhan dananya berada di kisaran Rp11 triliun. Angka tersebut menggambarkan besarnya skala program apabila diterapkan secara luas.
Namun, perhitungan tersebut tidak necessarily berarti pemerintah langsung mengeluarkan Rp11 triliun sekaligus. Pemerintah masih harus menentukan siapa saja yang mendapatkan rekening baru, terutama karena sebagian besar masyarakat kemungkinan sudah memiliki rekening perbankan. Sinkronisasi data menjadi crucial agar tidak terjadi duplikasi.
Pemerintah juga perlu menentukan sumber anggaran saldo awal tersebut. Rosan menyatakan aspek tersebut masih dalam tahap penyusunan bersama mekanisme program secara keseluruhan. Jadi, detail fiskalnya masih perlu menunggu keputusan lebih lanjut.
Salah satu persoalan yang ikut dibahas pemerintah adalah biaya administrasi rekening. Airlangga mengatakan pemerintah tidak ingin saldo awal masyarakat terus berkurang karena potongan bulanan perbankan. Karena itu, pemerintah mendorong adanya pengaturan khusus terhadap rekening dalam program tersebut.
Menurut Airlangga, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan terlibat dalam mempersiapkan regulasi. Tujuannya agar rekening yang diberikan kepada masyarakat dapat berfungsi tanpa saldo terus “tersedot” biaya administrasi. This matters, especially jika saldo awalnya hanya Rp50.000.
Detail mengenai jenis tabungan, batas transaksi, ketentuan saldo minimum, maupun biaya layanan lainnya belum diumumkan secara lengkap. Pemerintah masih mengoordinasikan aspek teknis dengan BI, OJK, perbankan, dan institusi terkait. Masyarakat therefore perlu menunggu regulasi final sebelum menyimpulkan rekening tersebut sepenuhnya bebas biaya dalam semua jenis transaksi.
Rencana pembukaan rekening massal tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akun bank. Pemerintah juga ingin rekening tersebut menjadi channel penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial. Dengan rekening berbasis identitas, bansos diharapkan dapat dikirim langsung kepada penerima.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan salah satu tujuan program adalah membuat penyaluran bantuan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Pemerintah ingin memanfaatkan integrasi data kependudukan dan sistem keuangan untuk mengurangi masalah distribusi. Direct transfer ke rekening penerima potentially membuat proses menjadi lebih transparent.
Namun, mempunyai rekening bukan berarti seseorang otomatis menjadi penerima bansos. Kelayakan bantuan tetap ditentukan berdasarkan program dan kriteria pemerintah masing-masing. Rekening hanya menjadi infrastructure atau saluran untuk mengirimkan dana apabila warga memang terdaftar sebagai penerima.
Akan Terhubung dengan QRIS
Rekening yang dipersiapkan pemerintah juga akan dikaitkan dengan ekosistem pembayaran digital. Airlangga mengatakan data Dukcapil akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, terutama berkaitan dengan payment system dan gateway. QRIS menjadi salah satu infrastruktur pembayaran yang akan digunakan.
Integrasi QRIS membuat rekening tidak hanya berfungsi untuk menyimpan uang. Pemiliknya potentially dapat melakukan pembayaran atau menerima transaksi digital melalui ekosistem yang tersedia. Fitur tersebut particularly useful bagi masyarakat yang menjalankan usaha mikro dan kecil.
Pemerintah berharap perluasan akses pembayaran digital ikut mendorong aktivitas ekonomi. Semakin banyak masyarakat mempunyai rekening dan akses QRIS, semakin besar pula peluang transaksi bergerak dari cash-only menuju sistem digital. Namun, edukasi keamanan digital harus berjalan bersamaan agar pengguna baru tidak mudah menjadi korban penipuan.
Airlangga juga menyinggung manfaat rekening massal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Sistem pembayaran QR dapat membantu pedagang menerima transaksi digital tanpa harus bergantung sepenuhnya pada uang tunai. Pemerintah ingin akses tersebut tersedia semakin luas hingga masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh perbankan.
Bagi UMKM, memiliki rekening dapat membantu memisahkan keuangan usaha dari uang pribadi. Riwayat transaksi juga potentially menjadi salah satu informasi pendukung ketika pelaku usaha membutuhkan akses pembiayaan formal. Dalam jangka panjang, financial footprint semacam ini bisa meningkatkan peluang usaha naik kelas.
Namun, kepemilikan rekening saja tidak otomatis membuat UMKM memperoleh kredit. Bank tetap mempunyai proses analisis risiko dan persyaratan untuk setiap produk pembiayaan. Rekening lebih tepat dipahami sebagai pintu masuk menuju layanan keuangan yang lebih luas.
Inklusi Keuangan Indonesia Sudah 93,62 Persen
Pemerintah sebenarnya mencatat tingkat inklusi keuangan Indonesia sudah relatif tinggi. Berdasarkan data yang disampaikan Airlangga setelah rapat bersama Presiden, tingkat inklusi keuangan mencapai 93,62 persen. Sementara tingkat literasi keuangan masih berada jauh di bawahnya.
Gap antara inklusi dan literasi menjadi challenge tersendiri. Seseorang bisa memiliki rekening atau akses terhadap produk keuangan tetapi belum tentu memahami biaya, risiko, keamanan, maupun cara menggunakan layanan tersebut secara optimal. Karena itu, membuka jutaan rekening baru ideally harus dibarengi pendidikan finansial.
Generasi muda berusia 17 tahun menjadi kelompok yang particularly important dalam konteks tersebut. Mereka merupakan digital native yang relatif familiar dengan aplikasi, tetapi tetap rentan terhadap scam, phishing, social engineering, dan pinjaman online ilegal. Rekening pertama therefore sebaiknya menjadi momentum untuk memperkenalkan financial literacy sejak dini.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyatakan perseroan menyambut baik dan siap mendukung arahan Presiden Prabowo. Menurut BRI, program tersebut dapat memperluas kepemilikan rekening sekaligus membawa masyarakat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal. BRI melihat akses perbankan sebagai pintu untuk mendapatkan layanan finansial yang lebih luas.
BRI memiliki jaringan yang luas hingga wilayah kabupaten, kecamatan, dan desa melalui berbagai kanal layanan. Infrastruktur tersebut menjadi salah satu modal untuk menjalankan pembukaan rekening dalam skala nasional. Digital banking juga potentially mengurangi kebutuhan masyarakat datang langsung ke kantor cabang.
Meski BRI menyatakan siap, implementasi tetap menunggu mekanisme pemerintah. Sistem harus mampu memastikan data NIK valid, mencegah rekening ganda, dan memenuhi prinsip know your customer serta regulasi perbankan. Skala hingga ratusan juta penduduk membuat technical execution menjadi pekerjaan yang sangat besar.
Apakah Warga Usia 17 Tahun Sekarang Langsung Otomatis Dapat Rekening?
Jawabannya, belum otomatis berlaku saat ini. Pemerintah memang telah menyampaikan rencana agar warga yang mencapai usia 17 tahun mendapatkan KTP sekaligus nomor rekening, tetapi mekanisme implementasinya masih disiapkan. Belum ada tanggal resmi peluncuran nasional yang diumumkan dalam keterangan pemerintah terbaru.
Rosan mengatakan mekanismenya sedang dirancang agar dapat segera dilaksanakan. Pemerintah, Danantara, BRI, dan BSI sudah melakukan koordinasi, tetapi detail mengenai tata cara pendaftaran maupun aktivasi belum dipublikasikan. Jadi, warga yang baru berusia 17 tahun belum perlu datang beramai-ramai ke kantor BRI atau BSI untuk meminta rekening program tersebut.
Hal yang sama berlaku untuk saldo Rp50.000. Pemerintah memang telah membahas nominal tersebut, tetapi sumber pendanaan dan mekanisme penyalurannya masih difinalisasi. Waiting for the official rules adalah langkah paling tepat agar masyarakat tidak termakan informasi palsu atau modus penipuan.
Rencana pembukaan rekening massal berpotensi dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Masyarakat perlu berhati-hati apabila menerima pesan yang mengatasnamakan pemerintah, BRI, atau BSI dan meminta transfer uang untuk mendapatkan rekening serta saldo Rp50.000. Pemerintah belum mengumumkan mekanisme semacam itu.
Jangan memberikan PIN, password mobile banking, kode OTP, atau informasi kartu kepada siapa pun. Data tersebut merupakan informasi rahasia yang tidak seharusnya diminta petugas melalui WhatsApp atau telepon. Jika ada proses verifikasi nantinya, masyarakat sebaiknya hanya mengikuti kanal resmi pemerintah dan bank terkait.
Warga juga perlu berhati-hati terhadap link pendaftaran yang beredar di media sosial. Karena program belum resmi berjalan secara nasional, link yang menjanjikan “daftar rekening gratis bantuan Prabowo Rp50.000” patut dicurigai. Jangan sampai program yang belum diluncurkan justru menjadi kesempatan baru bagi scammer.
Tujuan paling obvious adalah memastikan hampir seluruh warga Indonesia mempunyai akses terhadap sistem keuangan formal. Rekening bank dapat digunakan untuk menyimpan uang, melakukan transaksi, menerima pembayaran, hingga menjadi saluran program pemerintah. Integrasi dengan NIK membuat layanan tersebut potentially lebih mudah dikelola.
Tujuan kedua adalah meningkatkan efektivitas penyaluran bansos. Dengan rekening yang sudah terhubung dengan identitas penduduk, pemerintah dapat mengirim bantuan langsung tanpa harus membuat rekening baru setiap kali ada program. Sistem seperti ini juga potentially memperkecil biaya distribusi.
Tujuan ketiga adalah memperluas digitalisasi ekonomi. Integrasi rekening dengan QRIS memungkinkan masyarakat bertransaksi secara digital sejak awal memiliki identitas dewasa. Jika implementasinya berjalan baik, program ini bisa menjadi salah satu proyek financial inclusion terbesar di Indonesia.
Meski konsep besarnya sudah disampaikan, masih ada sejumlah detail yang belum final. Pemerintah belum menjelaskan kapan program dimulai secara nasional, bagaimana proses aktivasi rekening, serta apakah masyarakat yang sudah memiliki rekening tetap mendapatkan rekening baru. Sumber dana saldo awal Rp50.000 juga masih disusun.
Belum dijelaskan pula secara detail bagaimana perlakuan terhadap rekening yang lama tidak digunakan. Persoalan keamanan data, persetujuan nasabah, serta mekanisme verifikasi juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Aturan perbankan tidak hanya berkaitan dengan convenience tetapi juga perlindungan konsumen.
Pemerintah menyebut Dewan Nasional Keuangan Inklusif bersama BI, Kementerian Keuangan, OJK, Kemendagri, dan pihak lainnya akan mempersiapkan aspek teknis. Karena itu, detail program kemungkinan baru menjadi clear setelah regulasi dan petunjuk pelaksanaan diterbitkan.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan sebagai bagian dari perluasan inklusi keuangan. Pemerintah kemudian menyiapkan skema agar warga yang mencapai usia 17 tahun mendapatkan KTP sekaligus nomor rekening berbasis NIK, dengan BRI dan BSI dipersiapkan sebagai bank pelaksana. BRI akan menjadi kanal utama secara nasional, sedangkan BSI dipersiapkan khususnya untuk masyarakat Aceh.
Pemerintah juga merencanakan saldo awal sekitar Rp50.000 yang dapat digunakan pemilik rekening dan tidak tergerus biaya administrasi. Rekening tersebut nantinya dapat terhubung dengan QRIS serta dimanfaatkan sebagai saluran berbagai program pemerintah, termasuk bansos bagi masyarakat yang memenuhi kriteria. Namun, mekanisme saldo dan sumber pendanaannya masih dalam tahap penyusunan.
Jadi, narasi “usia 17 tahun otomatis punya rekening BRI atau BSI” merupakan arah kebijakan yang sedang dipersiapkan, bukan program yang sudah otomatis berlaku bagi semua warga per 10 September 2026. Pemerintah dan perbankan masih menyelesaikan regulasi serta mekanisme implementasinya. Jika terealisasi sesuai rencana, mendapatkan KTP di usia 17 tahun nantinya potentially juga menjadi pintu pertama warga Indonesia masuk ke ekosistem perbankan formal.
Referensi
Sekretariat Presiden RI, “Pemerintah Perkuat Inklusi Keuangan melalui Penyediaan Rekening bagi Masyarakat,” 7 September 2026.
ANTARA, “Pemerintah Siapkan Mekanisme Penyediaan Rekening Massal BRI dan BSI,” 8 September 2026.
ANTARA, “Rosan: BRI dan BSI Siapkan Pembukaan Rekening Massal,” 9 September 2026.
ANTARA, “BRI Dukung Arahan Presiden untuk Perluas Kepemilikan Rekening,” 8 September 2026.
Bisnis.com, “Airlangga: Semua Warga Usia 17 Tahun Bakal Diberi Rekening Bank, Isi Saldo Rp50.000,” 9 September 2026.
