Beranda / Uncategorized / Habiburokhman Sebut RUU Perampasan Aset Ditarget Rampung 15 Desember

Habiburokhman Sebut RUU Perampasan Aset Ditarget Rampung 15 Desember


Ringkasan Cepat:

  • Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan RUU Perampasan Aset disahkan paripurna paling lambat 15 Desember 2026.
  • RUU ini resmi menjadi usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026. Pembahasan DIM dijadwalkan mulai 10 November.
  • Sejumlah isu krusial masih terbuka, termasuk perampasan tanpa putusan pidana dan lembaga pengelola aset sitaan.

Jakarta, 28 Oktober 2026 — Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebut RUU Perampasan Aset ditarget rampung 15 Desember 2026, dengan pengesahan di rapat paripurna paling lambat pada tanggal itu. RUU ini sudah menjadi usul inisiatif DPR sejak 6 Oktober. Pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) bersama pemerintah dijadwalkan mulai 10 November, usai reses.

Mengapa Target 15 Desember Penting Hari Ini?

Habiburokhman Sebut RUU Perampasan Aset Ditarget Rampung 15 Desember

Per 28 Oktober, tersisa 13 hari sebelum pembahasan DIM dimulai dan 48 hari menuju tenggat. DPR masih berada di masa reses yang, menurut Metro TV, berlangsung 9 Oktober hingga 9 November 2026.

Waktunya memang sempit. Dalam keterangan yang dikutip ANTARA, Habiburokhman menghitung waktu efektif masa sidang, setelah dipotong reses, tinggal sekitar delapan minggu.

Pada 27 Agustus 2026, dalam rapat paripurna DPR, Habiburokhman menegaskan bahwa ini bukan lagi sekadar target.

“RUU Perampasan Aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember 2026.”
— Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR, Kamis (27/8/2026), dikutip Metro TV

Kami merangkum perkembangan awalnya dalam laporan sebelumnya tentang target pengesahan RUU ini.

Dari “Dua Masa Sidang” Menjadi Tanggal Pasti

Habiburokhman Sebut RUU Perampasan Aset Ditarget Rampung 15 Desember

Targetnya mengeras selama dua bulan terakhir. Pada pertengahan Agustus, Habiburokhman masih menyebut pengesahan sebelum Desember 2026 atau paling lama dua kali masa sidang, menurut DDTCNews.

Rapat Paripurna ke-3 pada 27 Agustus lalu menetapkan tenggat 15 Desember 2026. Menurut Kumparan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan peserta rapat atas tenggat itu. Menurut Bloomberg Technoz, peserta menjawab setuju.

Pada 24 September, Habiburokhman menyebut RUU ini “super prioritas”, sebagaimana dilaporkan MerahPutih. Lalu pada 6 Oktober, Rapat Paripurna DPR resmi menetapkannya sebagai usul inisiatif DPR.

“Insyaallah, selambat-lambatnya akan diputuskan pada tanggal 15 Desember.”
— Puan Maharani, Ketua DPR, Selasa (6/10/2026), dikutip DDTCNews

Reaksi dan Dampak

Habiburokhman Sebut RUU Perampasan Aset Ditarget Rampung 15 Desember

Pemerintah menyatakan siap. Menko Yusril Ihza Mahendra, menurut Investortrust, mengatakan sudah ada arahan Presiden Prabowo Subianto kepada para menteri terkait untuk segera menyelesaikan RUU ini.

Habiburokhman juga menyampaikan bahwa masyarakat pada dasarnya mendukung RUU ini, tetapi tidak ingin aturan tersebut menjadi alat kekuasaan terhadap lawan politik, menurut Justisio. Dalam keterangan lain, ia menyebut ada 13 jenis tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset, sebagaimana dikutip Good News from Indonesia.

Katadata mencatat beberapa isu krusial yang masih dibahas:

  • Keseimbangan antara pemulihan aset dan potensi penyalahgunaan kewenangan.
  • Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture).
  • Lembaga yang akan mengelola aset sitaan dan rampasan.

Bagi pembaca yang mengikuti isu penegakan hukum, laporan kami tentang penggeledahan Kejaksaan Agung di Pemkot Bekasi dan temuan PPATK soal pemain judi online memberi konteks perkara yang kini ramai diikuti publik.

Kronologi Pembahasan RUU Perampasan Aset

WaktuKejadianSumber
18–19 Agustus 2026Habiburokhman menargetkan pengesahan sebelum Desember atau paling lama dua masa sidangBCA Sekuritas, DDTCNews
25 Agustus 2026Komisi III memetakan tahapan dan isu krusialKatadata
27 Agustus 2026Rapat Paripurna ke-3 menetapkan tenggat 15 Desember 2026Bloomberg Technoz, Kumparan
24 September 2026Habiburokhman menyebut RUU ini super prioritasMerahPutih
6 Oktober 2026Paripurna menetapkan RUU sebagai usul inisiatif DPRMetro TV, DDTCNews
9 Okt – 9 Nov 2026Masa reses DPRMetro TV
10 November 2026Pembahasan DIM dijadwalkan dimulaiIDXChannel, Justisio
15 Desember 2026Tenggat pengesahan di paripurnaKumparan, DDTCNews

Apa Selanjutnya?

Menurut Katadata, Komisi III masih harus melalui beberapa tahap: rapat dengar pendapat umum, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga tingkat kedua di paripurna.

DIM adalah daftar tanggapan pemerintah atas RUU yang diajukan DPR, sebagaimana dijelaskan Menkum Supratman Andi Agtas dalam keterangan yang dimuat Detik. Isinya menentukan pasal mana yang dipertahankan, diubah, atau dibuang.

Habiburokhman sendiri mengakui konsep RUU ini relatif baru sehingga butuh waktu penyusunan. Ia juga menyebut RUU ini telah diusulkan sejak 2008. Karena itu, tenggat 15 Desember tetap berupa komitmen politik yang perlu dibuktikan lewat jadwal rapat. Kasus terkait aset hasil kejahatan, seperti penyelundupan emas yang terbongkar, akan terus menjadi bahan pengamatan publik selama pembahasan berjalan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan RUU Perampasan Aset ditargetkan disahkan?

Paling lambat 15 Desember 2026 di rapat paripurna DPR, menurut Habiburokhman dan pimpinan DPR.

Kapan pembahasan DIM dimulai?

Dijadwalkan 10 November 2026, saat masa sidang berikutnya dimulai usai reses.

Apa status RUU ini sekarang?

Sejak 6 Oktober 2026, RUU ini resmi menjadi usul inisiatif DPR dan menunggu pembahasan bersama pemerintah.


Artikel ini disusun oleh Redaksi indonesiancore berdasarkan pemberitaan ANTARA, Metro TV, DDTCNews, Katadata, Bloomberg Technoz, Kumparan, MerahPutih, IDXChannel, Justisio, Investortrust, dan Detik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *