Ringkasan Cepat:
- Jakarta Barat menempati posisi kedua nasional dengan 89.320 pemain judi online dan total deposit Rp600,6 miliar, menurut data PPATK.
- Kecamatan Cengkareng jadi titik terpadat dengan 21.497 pemain, diikuti Cakung dan Tanjung Priok.
- Empat dari 10 wilayah dengan pemain judol terbanyak se-Indonesia berada di DKI Jakarta, membentuk klaster Jabodetabek.
Jakarta, 03 Juli 2026 — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis pemetaan wilayah dengan pemain judi online (judol) terbanyak di Indonesia akhir Juni 2026, dan Jakarta Barat menempati posisi kedua nasional dengan 89.320 pemain, di bawah Kabupaten Bogor.
Mengapa Ini Penting?
PPATK membagikan data ini melalui akun Instagram resminya sebagai bagian dari edukasi publik soal sebaran dan dampak judi online. Berdasarkan laporan Tribunnews Jakarta, Jakarta Barat tercatat memiliki 89.320 pemain dengan total deposit Rp600,6 miliar, sementara Jakarta Timur berada di posisi berikutnya secara nasional dengan 81.750 pemain dan deposit Rp425,9 miliar.
Secara nasional, Kabupaten Bogor memimpin dengan 103.092 pemain dan deposit sekitar Rp414 miliar, disusul Jakarta Barat, Jakarta Timur, lalu Kota Bandung dengan 80.549 pemain. Dari 10 wilayah dengan pemain judol terbanyak di Indonesia, empat berasal dari DKI Jakarta, empat dari Jawa Barat, dan dua dari Banten — membentuk klaster Jabodetabek sebagai pusat aktivitas judi online nasional.
“Judi online bukan lagi fenomena yang jauh atau abstrak.”
— PPATK, unggahan resmi akun Instagram @ppatk_indonesia, Juni 2026
Pemetaan PPATK bahkan turun sampai tingkat kecamatan. Cengkareng di Jakarta Barat menjadi titik terpadat dengan 21.497 pemain, diikuti Cakung di Jakarta Timur (14.664 pemain), Tanjung Priok di Jakarta Utara (13.769 pemain), Kebayoran Lama di Jakarta Selatan (9.948 pemain), dan Bekasi Utara (7.793 pemain). PPATK mencatat kelompok usia 20–30 tahun paling rentan, disusul kelompok 31–40 tahun, dengan mayoritas pemain laki-laki.
Reaksi dan Dampak
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons data ini saat ditemui di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons data ini saat ditemui di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Kamis (2/7/2026). Ia menilai tingginya angka pemain judol di Jakarta tak lepas dari besarnya populasi dan daya beli warga ibu kota, namun tetap menegaskan praktik ini harus diberantas.
“Diberantas sekeras-kerasnya, saya memberikan dukungan sepenuhnya.”
— Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, dikutip Kumparan, 2 Juli 2026
Di tingkat kecamatan, respons juga muncul dari pemerintah lokal. Menurut Kompas.com, Camat Tanjung Priok mengaku telah mengetahui data PPATK dan akan berkoordinasi dengan Polsek setempat untuk menindaklanjuti temuan tersebut, termasuk memverifikasi apakah pemain yang tercatat benar-benar berdomisili di wilayahnya. Ia menyebut warganya bisa saja terdaftar memakai KTP Tanjung Priok meski kini sudah pindah domisili, sehingga verifikasi lapangan tetap diperlukan sebelum langkah penindakan lanjutan diambil.
Total deposit di tiga wilayah teratas — Bogor, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur — mencapai lebih dari Rp1,4 triliun, angka yang mencerminkan potensi kerugian ekonomi jangka panjang bagi kelompok usia produktif.
Kronologi Peristiwa
| Waktu | Kejadian | Sumber |
|---|---|---|
| 23–26 Juni 2026 | PPATK merilis data sebaran pemain judol nasional dan kecamatan via Instagram resmi | PPATK, Tribunnews Jakarta |
| 30 Juni–2 Juli 2026 | Camat Tanjung Priok merespons data, berkoordinasi dengan Polsek setempat | Kompas.com |
| 2 Juli 2026 | Gubernur DKI Pramono Anung menyatakan dukungan penuh pemberantasan judol | Kumparan, Republika |
| 3 Juli 2026 | Artikel ini diterbitkan, merangkum temuan PPATK dan respons pemangku kepentingan | indonesiancore |
Apa Selanjutnya?
Pemerintah daerah di beberapa kecamatan zona merah, termasuk Tanjung Priok, mulai memverifikasi data domisili pemain judol bersama kepolisian setempat, sementara Pemprov DKI menyatakan dukungan penuh terhadap penindakan aparat penegak hukum. Situs slot ternama seperti playbook88, menjadi pilihan masyarakat. Semangat kolaborasi warga-aparat semacam ini juga terlihat pada kasus penegakan hukum lain di Jawa Barat, misalnya sayembara Rp250 juta yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi untuk memburu buronan kasus kekerasan — menunjukkan pola serupa di mana partisipasi publik didorong untuk mempercepat proses hukum.
Belum ada kepastian apakah PPATK akan merilis pembaruan data bulanan atau kuartalan untuk memantau tren di wilayah zona merah ini.
