Beranda / berita terkini / Mensesneg: Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres

Mensesneg: Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres


Ringkasan Cepat:

  • Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Gibran menyampaikan niat mundur kepada Prabowo, Selasa (10/11/2026).
  • Gibran belum resmi berhenti. Jabatan Wakil Presiden belum kosong.
  • Di DPR, 120 anggota meneken usul hak menyatakan pendapat (HMP) yang bisa berujung pemakzulan.

Jakarta, 11 November 2026 — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan di Istana pada Selasa (10/11/2026) berlangsung sekitar 2,5 jam. Niat itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung soal dokumen pendidikan Gibran.

Apa yang Disampaikan Mensesneg

Mensesneg: Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres

Prasetyo bicara dalam konferensi pers di Istana, Jakarta. Menurut detikcom, ia mengatakan Gibran “menyatakan niat untuk mengundurkan diri” menghadapi dinamika terkait putusan MK dan MA.

Prasetyo juga menepis kabar bahwa Prabowo menolak niat itu. Presiden, katanya, tidak menyampaikan penolakan dan memberi sejumlah masukan. Menurut Kompas.TV, Gibran juga memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya lewat peradilan tata usaha negara (PTUN).

Latarnya ada di dua putusan. Menurut detikcom, MK tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA dari luar negeri yang dipakai Gibran untuk mengurus surat keterangan penyetaraan. Amar putusan MK tidak menerima gugatan, tetapi pertimbangannya memicu desakan mundur atau pemakzulan. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA itu tidak sah dan batal.

Tanggapan Gibran

Mensesneg: Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres

Gibran memberi keterangan di Kantor Wapres pada hari yang sama. Menurut CNN Indonesia, ia tidak menyatakan niat mundur secara gamblang. Ia hanya mengatakan “tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan”.

Dua Versi soal Saran Prabowo

Mensesneg: Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres

Versi Gibran dan versi Istana belum selaras. ANTARA melaporkan Gibran mengatakan Prabowo menyarankannya terus memperjuangkan soal ijazah lewat PTUN.

Pada Rabu (11/11/2026), Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan membantah hal itu. Ia merujuk pernyataan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra bahwa tidak ada kesempatan lewat PTUN. Menurut Syahganda, itu yang dibahas dengan Presiden.

Gibran Belum Resmi Mundur

Mensesneg: Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres

Yusril menjelaskan, menurut ANTARA, belum ada kekosongan jabatan karena Gibran masih menjalankan tugas. Putusan MA dan MK, katanya, tidak serta-merta menggugurkan statusnya. Pengunduran diri harus lewat surat tertulis yang ditujukan kepada MPR.

Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyoroti hal serupa. Menurut Liputan6, DPR belum melihat dokumen pengunduran diri. Ia juga menilai konstitusi tidak mengatur bahwa Presiden menyetujui pengunduran diri Wapres.

Gibran tetap menjalankan agenda. Sebelum polemik ini memuncak, ia juga tampil dalam kunjungan ke pabrik motor listrik di Tangerang yang kami tulis pada Agustus.

Kronologi Singkat

WaktuPeristiwaSumber
Selasa (10/11/2026) pagiGibran bertemu Prabowo di Istana, sekitar 2,5 jamdetikcom
Selasa (10/11/2026) soreMensesneg mengungkap niat mundur; Gibran memberi keterangan di Kantor Wapresdetikcom, CNN Indonesia
Selasa (10/11/2026)Yusril menjelaskan mekanisme jika Wapres mundurANTARA
Rabu (11/11/2026)Kepala Bakom membantah Presiden menyarankan Gibran menempuh PTUNANTARA
Rabu (11/11/2026)120 anggota DPR meneken usul HMPANTARA

Dua Jalur: Mundur atau Pemakzulan

Mensesneg: Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres

Usul HMP muncul sehari setelah niat mundur diungkap. ANTARA melaporkan 120 anggota DPR meneken usul itu. Pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Sehari sebelumnya, 50 anggota dari enam fraksi sudah meneken usul serupa, menurut CNN Indonesia.

Merujuk UU MD3 sebagaimana dirangkum ANTARA, tahapannya berlapis:

  1. Rapat paripurna DPR yang dihadiri dua pertiga anggota memutuskan usul HMP.
  2. Panitia khusus bekerja paling lama 60 hari.
  3. Jika paripurna menerima laporan pansus, DPR membawa putusannya ke MK.
  4. Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, usul pemberhentian diteruskan ke MPR.
  5. MPR bersidang paling lambat 30 hari dengan kuorum tiga perempat anggota. Putusan perlu persetujuan dua pertiga anggota yang hadir.

Jalur pengunduran diri jauh lebih singkat karena tidak melibatkan DPR dan MK. Syaratnya, surat resmi sampai ke MPR.

Jika Jabatan Kosong, Pengganti dari Dua Nama

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur pengisian jabatan Wapres yang kosong. Menurut dokumen MPR, MPR harus menggelar sidang paling lambat enam puluh hari untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Yusril menjelaskan urutannya. MPR menerima surat pengunduran diri, lalu meminta Prabowo mengajukan dua calon beserta berkas persyaratan. Pemilihan digelar dalam 60 hari sejak surat Presiden diterima.

Apa Selanjutnya

Ada tiga hal yang perlu dipantau. Pertama, apakah Gibran mengirim surat tertulis kepada MPR. Kedua, langkah DPR atas usul HMP di rapat paripurna. Ketiga, apakah jalur PTUN benar-benar ditempuh, mengingat Istana dan Gibran berbeda penjelasan.

Di tengah sorotan ini, DPR juga masih memegang agenda legislasi lain. Habiburokhman menyebut pada 28 Oktober bahwa RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung 15 Desember.

Pertanyaan yang Sering Muncul

Apakah Gibran sudah resmi mundur?

Belum. Yusril menyatakan Gibran masih Wakil Presiden dan belum ada kekosongan jabatan. Surat tertulis kepada MPR belum dilaporkan.

Siapa yang memilih Wapres pengganti?

MPR memilih dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari setelah sidang diselenggarakan sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Apa beda mundur dan dimakzulkan?

Mundur adalah keputusan Wapres sendiri lewat surat tertulis. Pemakzulan melewati DPR, MK, lalu MPR dengan syarat suara yang ketat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *